WILWATEKTA.ID – Satu maqolah yang harus dicerna secara bersama-sama oleh pejabat neagara, “Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus.” Tidak boleh dikhianati! Mungkin cukup itu yang bisa menjadi laku hidup pejabat kita. Agar negara ini terhindar dari kehancuran. Karena negara ini, tidak bisa lepas dari cengkraman penguasa yang korup. Memang tidak mungkin mewujudkan lembaga yang ideal. Namun ikhtiar adalah sebuah keharusan.
Saya sangat paham bahwa partisipasi itu penting. Namun, apa boleh buat jika nurani masyarakat dihianati. Bahkan kita sangat paham, pada saat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap kekayaan pejabat negara yang tidak wajar. Jujur, masyarakat sangat kecewa dan sangat marah akan situasi itu. Bahkan, membekas di hati masyarakat. Tidak mudah belakangan ini. Masyarakat betul-betul tersakiti dan terkhianati, ini semua harus dijawab dan koreksi secara mendalam. Jika terus terjadi kasus korupsi, masyarakat harus percaya dengan siapa. Coba deh, pejabat negara yang lebih keras lagi menahan sifat serakah. Karena kami harus terus menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik..! Bayar pajak.
Saya tahu bahwa tidak ada institusi yang sempurna. Namun, apakah ini jawaban yang ideal untuk masyarakat? Tentu tidak. Karena pejabat negara sudah disumpah dan diberi amanah untuk menata sistem negara. Cukup sial, masyarakat hanya jadi korban keserakahan. Ini tidak boleh menjadi justifikasi untuk membiarkan segala kejahatan. Kejahatan harus ditundukkan, ini yang harus tetap ditindak tegas di tubuh @kemenkeuri.
Semua tahu, @kemenkeuri itu tempatnya rakyat Indonesia menyimpan duit. Lalu, Bagaimana jika uangnya selalu ditilap oleh pejabatnya sendiri? Subhanallah.
Ini menjadi kewajiban bersama untuk mengawasi, pemakusan dan penggunaan uang negara. Karena instrument terbaik pembangunan negara adalah masyarakat itu sendiri. Sebagai bendahara negara @kemenkeuri untuk mengembalikan dan menjaga kepercayaan public.
Bendahara negara harus bisa dipercaya, ini adalah nilai yang kekal abadi..!
Semua nama pejabat di @kemenkeu eselon 1 – 3 harus berani jujur menyampaikan kekayaan. Minta masyarakat memberi penilaian kelakuan, harta benda dan gaya hidup yang tidak wajar. Kemudian, perkuat intelen, rekrut investigator dari swasta, dan gegap gempita untuk memperbaiki @kemenkeu.
Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk. Jika ada temuan, sampaikan dan umumkan secara terbuka. Bagi pegawai yang mengeluh, sok mentalnya down pindahkan saja. Ganti dengan yang lebih berintegritas. Buat kebijakan 5 persen turn over per tahun. Jadi setiap tahun harus ada 5 persen ASN yang dipensiun dinikan.
Milih 5 persennya dari mana? Sukarela atau dari hasil kerja intelejen. yang bermasalah keluarkan. Sekali lagi, stop retorika seperti ex Gub Konoha, publik menunggu aksi nyata @kemenkeu, bukan kata kata. Bukan politisisasi, karena lembaga negara adalah ruang tujuan bersama. Professional dan kompetensi pejabat diukur dari kerja nyata dilapangan. Bukan hanya pandai kucing-kucingan.
Saya teringat mengapa para tetua menasihatkan jika memilih pekerjaan hindari untuk menjadi; tengkulak, rentenir, calo dan juru tagih pajak. Ternyata pengalaman mereka mengajarkan interaksi dengan pekerjaan tersebut memberikan kesan tidak luhur dan mulia. Ini tantangan yang tidak mudah bagi negara untuk membuat para juru tagih pajak bisa empati dan mengayomi masyarakat.
Bukan hanya pandai menekan masyarakat yang berlelah keringat dan berdarah-darah mengumpulkan penghasilan yang tidak mudah untuk disumbangkan kepada negara. Pajak yang disumbangkan kepada negara semestinya wujud dari kekuasaan berada di tangan rakyat. Karena tanpa jerih payah rakyat menyumbang untuk biaya negara maka negara akan tiada. Semoga para juru tagih pajak memahami dan menghayati perjuangan rakyat ini. Bukan malah menjadikan rakyat sebagai pengutang atau menjadi terjajah di negeri sendiri. Seharusnya rakyat bisa berdaulat dengan adanya pajak. (*)
